Pencarian

www.hukumonline.com/pusatdata Pasal 7 Data hasil pengoperasian Sparing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dianggap sahih apabila Sparing: a. telah lulus uji selektivitas dengan pusat data yang berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; b. dibangun sesua

KONSOLIDASI PERATURAN/MENTERI Pasal 9

PERATURAN BAPETEN/16 Pasal 26

Fasilitas penyimpanan TENORM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a harus memberikan perlindungan terhadap: a. publik dari bahaya paparan radiasi dan kontaminasi; dan b. lingkungan hidup dari bahaya kontaminasi.

PERATURAN BAPETEN/1 Pasal 5

(1) Tujuan keselamatan nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi tujuan umum dan tujuan khusus keselamatan nuklir. (2) Tujuan umum keselamatan nuklir adalah melindungi pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup, yang dilakukan melalui upaya pertahanan yang efektif te

PERATURAN BAPETEN/1 Pasal 33

Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 bertugas melaksanakan: a. Inspeksi untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan ketenteraman, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup dalam pemanfaatan tenaga nuklir; b. Inspeksi secar

PERATURAN BAPETEN/2 Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Keselamatan Radiasi Pengion yang selanjutnya disebut Keselamatan Radiasi adalah kondisi dimana manusia dan lingkungan hidup terlindungi dari efek radiasi pengion yang berbahaya melalui tindakan Proteksi Radiasi. 2. Proteksi

PERATURAN BAPETEN/3 Pasal 5

(1) Tujuan keselamatan nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi tujuan umum dan tujuan khusus keselamatan nuklir. (2) Tujuan umum keselamatan nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk melindungi pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup yang dilakukan

PERATURAN BAPETEN/5 Pasal 33

(1) PI harus melakukan analisis keselamatan untuk kegiatan utilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dengan memfokuskan pada potensi bahaya radiologi terhadap pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup. (2) Analisis keselamatan sebagaimana dimaksud pada

PERATURAN BAPETEN/5 Pasal 35

(1) PI harus melakukan analisis keselamatan untuk kegiatan modifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e dengan memfokuskan pada potensi bahaya radiologi terhadap pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup. (2) Analisis keselamatan sebagaimana dimaksud pada

PERATURAN BAPETEN/6 Pasal 2

Peraturan Kepala BAPETEN ini bertujuan memberikan ketentuan keselamatan yang harus dipenuhi oleh Pemegang izin dan pihak-pihak lain www.djpp.kemenkumham.go.id yang terkait dalam melaksanakan dekomisioning INNR dalam rangka menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat serta meli

PERATURAN BAPETEN/6 Pasal 21

(1) Pemegang izin harus melakukan analisis keselamatan untuk kegiatan dekomisioning dengan memfokuskan pada potensi bahaya baik radiologi maupun nonradiologi terhadap pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup, dan dengan mempertimbangkan kompleksitas instalasi. www.djpp.kem

PERATURAN BAPETEN/9 Pasal 13

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan informasi yang apabila tidak segera diumumkan akan mengancam keselamatan, keamanan, dan kesehatan pekerja dan masyarakat serta lingkungan hidup dan harus diumumkan paling

PERATURAN BKN/11 Pasal 7

Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, terdiri atas: a. Pemantauan kualitas lingkungan, meliputi: 1) perencanaan pemantauan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2) pelaksanaan pemantauan Pelindungan dan Pengelolaan Ling

PERATURAN BKN/12 Pasal 27

(1) Dalam hal Capaian Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan, Capaian Angka Kredit Pengawas Lingkungan Hidup diusulkan kepada pejabat yang MENETAPKAN Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK. (2) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat ses

PERATURAN BKN/29 Pasal 8

Untuk tertib administrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat lain yang ditunjuk membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup yang telah dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan

PERATURAN BKPM/11 Pasal 38

(1) Penerbitan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. (2) Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan terkait dengan tata ruang, lingkungan hidup

PERATURAN BKPM/13 Pasal 26

(1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas Izin Usaha di sektor: a. Pertanian; b. Lingkungan Hidup dan Kehutanan; c. Energi dan Sumber Daya Mineral; d. Kelautan dan Perikanan; e. Perindustrian; f. Perdagangan; g. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; h.

PERATURAN BKPM/4 Pasal 5

(1) Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mencakup sektor: a. kelautan dan perikanan; b. pertanian; c. lingkungan hidup dan kehutanan; d. energi dan sumber daya mineral; e. ketenaganukliran; f. perindustrian; g. perdagangan; h. pekerjaan umum dan perumahan rak

PERATURAN BKPM/4 Pasal 31

(1) Selain dilakukan verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, atas isian rencana umum kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) dan data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Sistem OSS juga akan melakukan pemeriksaan ketentuan lingkungan

PERATURAN BKPM/5 Pasal 147

(1) PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha untuk setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan. (2) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pemenuhan dokumen