Pencarian

**(1) Untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 8 ayat (2), harus mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas dengan mengis

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 1. Surat Keterangan Bebas pemungutan PPh Pasal 22 atau Surat Keterangan Bebas pemotongan PPh Pasal 23 yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Paja

Dalam hal Menteri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 4 ayat (1) berhalangan tetap, PA dijabat oleh pejabat lain www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 11 --- - 1 1 - (ad interm) yang ditunjuk oleh Presiden sampai dengan adanya Menteri Pertahanan definitif. B

Kepala UO bertanggung jawab atas pengelolaan program dilingkungan UO masing-masing. www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 13 --- - 13 - ### Pasal 1 0 **(1) Dalam penggunaan anggaran, KPA memiEki tugas dan** wewenang sebagai berikut: - menyusun DIPA; - mene

Pejabat/pegawai/personil yang akan diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran dan/ atau Bendahara Pengeluaran Pembantu harus memiliki sertifikat bendahara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara sertifikasi bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan

Komitmen belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 25 meliputi: - komitmen belanja pegawai berupa gaji atau sebutan l::tin yang dipersamakan dengan gaji berupa surat keputusan atau peraturan perundang-undangan yang memuat besaran gaji pokok atau sebutan lain

Pembuatan komitmen yang mengakibat ݉ an pengeluaran negara atas belanja modal sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 31 meliputi: - belanja modal tanah; - belanja modal peralatan dan mesin; - belanja modal gedung dan bangunan; - belanja modal jalan, irigasi, dan

**(1) Bentuk kontrak pengadaan barang/jasa sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 31 ayat ( 1) huruf a dan Pasal 33 dapat berupa: - surat perintah kerja; - surat perjanjian; - bukti pembelian/pembayaran; - kuitansi; dan/ atau - surat pesanan. www

PPK melakukan pencatatan komitmen yang telah disahkan berupa: 1 . data supplier, 1. data kontrak;dan/atau 1. surat keputusan/akta. ### Pasal 4 1 ( 1 ) PPK menyampaikan data supplier sebagaimana dimaƜsud dalam Pasal 40 angka 1 ke KPPN segera se::elah

( 1) Penerima hak pembayaran mengajukan tagihan kepada negara atas· komitmen sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 23 ayat ( 1) berdasarkan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. **(2) Pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum** barang dan/ atau jasa dite

**(1) Tagihan atas pengadaan barang/jasa dan/ atau** · pelaksanaan kegiatan · yang membebani APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) diajukan dengan surat tagihan oleh penerima hak kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak

( 1) Dalam hal berdasarkan hasil penguJian tagihan :elah sesuai dengan ketentuan sebagaimanc. dimaksud dalam ### Pasal 45 , PPK menerbitkan SPP. www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 35 --- - 35 - **(2) Dalam hal hasil pengujian tagihan tidak sesuai dengan** ketentu

( 1 ) PPK menerbitkan SPP-LS berdasarkan hasil penguJian tagihan yang telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 45 . **(2) SPP-LS paling kurang memuat:** - dasar pembayaran; - identitas tujuan pembayaran (nama penenma, nomor rekening penerima, dan nama bank); - nomor

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA, dapat memberikan persetujuan UP tunai melampaui besaran sebagaimana dimc.ksud dalam Pasal 5 6 ayat ( 1) dengan mempertimbangkar:: - frekuensi penggantian UP tunai tahun yang lalu le-:Jih dari rata-r

**(1) Dalam hal permintaan TUP Tunai KonCngensi telah** memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam q' www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 48 --- - 48 - ### Pasal 6 1 ayat (2) dan ayat (3), Kepala KPPN memberikan persetujuan sebagian atau seluruh permintaan

( 1) PPK berdasarkan bukti pengeluaran yang sah menerbitkan SPP sebagai berikut: - SPP GUP Tunai untuk pengisian kembali UP; atau - SPP GUP Nihil u:ituk pengesahan/ pertanggungjawaban UP. **(2) Penerbitan SPP GUP tunai/ GUP Nihil dilampiri dengan:** - S

( 1) Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA, dalam hal 2 (dua) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan belum dilakukan pengajuan penggantian UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat ( 1 ) huruf a. **(2) Dalam hal setelah 1 (satu) bulan sejak disampaikan surat**

**(1) PPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP** beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh PPK. www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 55 --- - 55 - **(2) Pemeriksaan dan pengujian S?P beserta dokumen** pendukung SPP dilakukan sesuai dengan ketentuan seb

**(1) Penerbitan SPM oleh PPSPM sebagaimana dimaksud** dalam Pasal 73 ayat (3) dilakukan melalui sistem aplikɓsi yang disediakan oleh Direktorat J enderal Perbendaharaan. **(2) SPM dan ADK SPM yang diter-:Jitkan melalui s1stem** aplikasi sebagaimana dimaks