Pencarian

…lingkungan hidup dan kehutanan; - sumber pendanaan kegiatan dan output kegiatan; danjatau - mekanisme penugasan kegiatan DBH DR melalui tugas pembantuan dari gubernur kepada bupatijwali kota. (2) Rancangan Kegiatan dan Penganggaran yang dinyatakan tidak sesua

( 1) Tarif layanan pembiayaan pola syariah dengan penyaluran langsung dan tidak langsung se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dikenakan kepada debitur atau penyalur yang besarannya sesuai dengan kesepakatan antara Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidu

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dana Rehabilitasi Mangrove adalah dana hasil akumulasi dari alokasi pembiayaan investasi pemerintah dalam bentuk dana jangka panjang dan/ atau dana cadangan yang digunakan untuk rehabilitasi mangrove, yang dikelola oleh Bad

…BPDLH dalam rangka kegiatan rehabilitasi mangrove. (2) Kegiatan rehabilitasi mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan/ atau badan yang menyeleng

**(1) Untuk memperhitungkan besaran Sisa DBH DR Provinsi** dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota yang masih terdapat di Rekening Kas Umum Daerah provms1 dan kabupaten/kota setelah tahun anggaran berakhir, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehuta

Dalam penyusunan rancangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang membidangi pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan/lahan setempat untuk menent

**(1) Untuk menghitung besaran Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa** DBH DR Kabupaten/Kota yang masih terdapat di rekening kas umum daerah provinsi dan kabupaten/kota setelah tahun anggaran berakhir, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, d

(1) Pembahasan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan: --- - kesesuaian kegiatan dengan peraturan perundang- undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; - sumber pendanaan kegi

Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki hak untuk diutamakan dalam pembelian Tanah di Ibu Kota Nusantara. ### Pasal 18 ayat (1) 1. Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, termasuk pelaksanaan

**(1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi Dana** Bantuan BLPS kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan keh

( 1) Berdasarkan pagu PNBP SDA dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN yang disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat: www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 33 --- - 33 - - Menteri Lingkungan Hidup clan Kehutanan menerbitkan s

Ketentuan mengenai: - nncmn kegiatan bidang ketenagakerjaan, bidang infrastruktur, bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7), ayat (9), ayat ( 1 0), dan ayat (12); - format laporan

**(1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi** Dana Bantuan BLPS kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, terdiri atas

Varietas tanarnan yang penggunaannya bertentangan dengan - ketentuan peraturan perunclang-undangan; - ketertiban umum; - kesusilaan; - norma agama; - kesehatan; dan/atau - kelcstarian lingkungan hidup, tidak dapat diberi PVT. Pasal75... SK No 094835 A --- P

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Meneg LH menyelenggarakan fungsi : - perumusan kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup; - pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan, --

Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat terdiri dari : - Sekretariat Menteri Negara Koordinator; - Deputi Bidang Koordinasi Kesejahteraan Sosial; - Deputi Bidang Koordinasi Kesehatan dan Lingkungan Hidup; --- --- Page 6 --- PRESIDEN - 6 -

**(1) Sekretariat Menteri Negara Koordinator mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan** tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Menteri Negara Koordinator. **(2) Deputi Bidang Koordinasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan koordinasi** perum

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bapedal menyelenggarakan fungsi: - pengkajian dan penyusunan kebijakan teknis nasional di bidang pengendalian dampak lingkungan; --- --- Page 2 --- PRESIDEN - 2 - - penetapan kebijakan teknis di bi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Deputi II menyelenggarakan fungsi: - perumusan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran air dan udara, pengelolaan limbah dan B3 dan pemulihan kualitas lingkungan hidup; - pelaksanaan pengendalian, pem