Pencarian

Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(1) Lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai keanggotaan terdiri dari tenaga profesional di bidang lingkungan hidup yang berasal dari pemerintah masyarakat. (2) Keanggotaan lembaga penyedia jasa sebagaimana di

**(1) Jaminan reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a ditetapkan** sesuai dengan rencana reklamasi yang disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi. **(2) Jaminan re

**(1) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional disusun dengan mempertimbangkan:** - daya dukung sumber daya alam dan lingkungan menurut data dan informasi geospasial dasar dan tematik; - pelestarian lingkungan hidup; - rencana tata ruang

Pemegang IUP wajib: - memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan, serta memenuhi standar yang berlaku; - mengelola lingkungan hidup mencakup kegiatan pencega

**(1) Setiap Orang yang menggunakan Lahan dalam luasan** tertentu untuk kepentingan budi daya Pertanian wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. (21 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mempertahankan

**(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga** Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus seb

Pemegang IUP wajib: - memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan, serta memenuhi standar yang berlaku; - mengelola lingkungan hidup mencakup kegiatan pencega

…Formulir UKL-UPL standar spesifik belum tersedia dalam sistern irrformasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayal (1), pengisian Formulir UKL-UPL standar mengacu pada format F'ormulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud datam pasal 55 ayat (5). (3) Formuli

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 mengajukan DELH atau DPLH yang telah disusun melalui sistem informasr dokumen Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (21 DELH atau DPLH ya

…sud pada ayat (4) dilakukarr bersamaan dengan pelaporan Perizrnan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan secara berka.la setiap 6 (enam) brrlan. Pasal 1O1 Tata cara: a. penyusunan adder"dum Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 91 ayat (3); b. penilaian addendum Andal da

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dana perrjaminan untuk pemulihan iuirgsi Lingkungan Hidup yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Pemei'intah ini. (2) Dengan mempertimbangkan prioritas nasi

…Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang: - melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; - melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan

…hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: www.peraturan.go.id --- 2022, No. 7 -65- - mengoptimalkan pemanfaatan zona Pertambangan untuk kegiatan usaha Pertambangan minyak, gas bumi, dan/atau mineral secara produktif, ramah lingkungan

Untuk melaksanakan percepatan investasi melalui pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan persetujuan lingkungan pada Kawasan Industri Terpadu Batang sesuai dengan ketentua

…intuk: - mengendalikan Lingkungan Hunian dalam kawasan or r.dtclaya lainnya sesuai dengan peraturan Zonasi dalam rencana tata ruang agar tidak mengubah fungsi utama kawasan budidayl lainnya; - mengembangkan kawasan permukiman sebagai pendukung kegiatan pemanfaatan sumber da]ra pada

Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan bertujuan untuk: - mengantisipasi kerusakan dan/atau degradasi lingkungan serta dampak negatif lainnya dari Pemanfaatan Ruang; dan - mencegah kerugian yang ditimbulkan akibat Pemanfaatan Ruang. Kewajiban memberi kompensasi atau

Pemegang IPB wajib: - memahami dan menaati ketentual peraturan perundang- undangan di bidang keselamatan dan kesehatan k.rj" serta perlindungan dan pengelolaan 1ingkungan hidup dan memenuhi standar yang berlaku; - melakukan ... --- PRES I DEN REFUBLIK INDONESIA

…ini. (4) Pengusulan PAK Pengendali Dampak Lingkungan diajukan oleh: - pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengendalian dampak lingkungan kepada pejabat --- pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada kementerian yang menye

…Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya, digunakan sampai dengan periode kenaikan pangkat Oktober tahun 2022. --- (2) Dalam hal, Instansi Pembina sudah dapat melaksanakan penilaian Angka Kredit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan badan ini,