Pencarian

Tarif penggunaan laboratorium dan simulator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan pengujian, bahan bakar, alat transportasi, dan/ atau pendampingan instruktur / tenaga ahli. www.jdih.kemenkeu.go.id

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, penyusutan alat transportasi, dan/ atau tenaga kerja.

Tarif pedang pora ( valreej), korps musik, dan drumband sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, alat transportasi, akomodasi, dan/ atau tenaga kerja.

( 1) Terhadap taruna a tau peserta didik yang berasal dari warga negara asing dapat dikenakan tarif layanan paling rendah sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif layanan akademik se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3. **(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata

**(1) Terhadap taruna atau peseta didik tertentu dapat** diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. **(2) Taruna atau peserta didik tertentu sebagaimana dimaksud** pada ayat (1) paling

**(1) Kepala KPKNL bertugas menyelesaikan Piutang Negara** yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Piutang Negara. **(2) Kepala KPKNL berwenang memberikan persetujuan atau** penolakan atas permohonan Crash Program sebagai

**(1) KPKNL menginventarisasi Berkas Kasus Piutang Negara** (BKPN) untuk memastikan Penanggung Utang yang dapat diberikan Crash Program sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 2. **(2) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud** pada ayat (1), KPKNL melakukan penelitian s

**(1) Kepala KPKNL memberitahukan rencana pelaksanaan** Crash Program kepada Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), melalui: a surat pemberitahuan yang dikirimkan secara tercatat atau surat elektronik; - pengumuman panggilan di surat kabar, website atau me

**(1) Penanggung Utang yang dapat diberikan Crash Program** merupakan Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala KPKNL dan diterima secara lengkap paling lambat tanggal 15 Desember 2023. **(2) Permohonan tertulis diajukan o

**(1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal** 7 dapat dikirimkan: a ke alamat kantor KPKNL; atau - secara elektronik ke alamat surat elektronik (e-maiij KPKNL. -y jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 6 --- - 6

lnstansi/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) huruf a meliputi: - instansi/pejabat perwakilan negara asing di Indonesia atau instansi/ pejabat yang berwenang di negara asal Penanggung Utang, atau Penyerah Piutang dalam hal Penanggung

**(1) Dalam hal Penanggung Utang/Penjamin Utang/ahli waris** sudah tidak diketahui keberadaannya, sudah menghilang atau tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan keringanan, permohonan Crash Program dapat diajukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf

**(1) KPKNL melakukan pembahasan terhadap permohonan** Crash Program yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. **(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk** memastikan: - Penanggung Utang merupakan objek Crash Program; - jangka waktu pengaju

**(1) Crash Program berupa pemberian Keringanan Utang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan kepada Penanggung Utang yang dituangkan dalam surat persetujuan yang meliputi: a pemberian keringanan seluruh sisa utang bunga, denda, dan ongkos/ biaya lainnya; - p

Dalam hal Penanggung Utang tidak melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), persetujuan Keringanan Utangyang sudah diberikan batal dan pembayaran yang sudah pernah dilakukan Penanggung Utang diperhitungkan sebagai pengurang jumla

**(1) Penanggung Utang yang telah melakukan pembayaran** pada saat pengurusan di PUPN sebesar atau melebihi utang pokok sampai dengan 31 Desember 2022, dapat diberikan keringanan seluruh sisa utang bunga, denda, dan ongkos/biaya lainnya. **(2) Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Tata cara penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sesum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal3 Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go

Besaran tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa kulit dan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Besaran tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa biji kakao sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Terhadap penetapan tarif Bea

**(1) Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal** pagu anggaran tetap se bagaimana dimaksud dalam ### Pasal 2 ayat (2) huruf b sebagai akibat dari adanya hal-hal sebagai berikut: - Sisa Anggaran Kontraktual; - Sisa Anggaran Swakelola; - kekurangan Biaya Opera