Pencarian

…sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati serta perubahan iklim dengan memperhatikan hak Masyarakat Adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan Penduduk. (2) Pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedo

(1) Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui unit eselon I pembina masing- masing kegiatan, serta Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan pema

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: - Daerah kabupaten/kota yang telah menganggarkan dan telah melaksanakan pemberian insentif atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dalam RKP Tahun Anggaran 2024, pemberian insentif dilaksanakan sesuai den

pasal.id (1) Dalam hal terjadi pelanggaran kasus lingkungan, digunakan Laboratorium terakreditasi dan/atau teregistrasi untuk keperluan pembuktian dengan ruang lingkup parameter yang diperlukan. (2) Dalam hal parameter yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terakredit

pasal.id Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

…Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Fasilitas Penimbusan Akhir (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1132); c. Peratur

pasal.id (1) Dalam hal terjadi pelanggaran kasus lingkungan, digunakan Laboratorium terakreditasi dan/atau teregistrasi untuk keperluan pembuktian dengan ruang lingkup parameter yang diperlukan. (2) Dalam hal parameter yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terakredit

pasal.id Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

… surat pernyataan berkomitmen melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang ditandatangani oleh pemohon dan kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; f. pakta integritas yang bermaterai; dan g. peta u

…lzin Transportasi Karbon setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. 12) Pengangkutan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan: a. pipa; b. truk; c. kapal; dan/atau d. cara lain se

Kontraktor atau pemegang lzin Operasi Penyimpanan menyampaikan hasil MRV secara tertulis kepada tim MRV kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan ditembuskan kepada Menteri.

…sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541 oleh menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup, gubernur, bupati/wali

(1) Dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pem

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804), dicabut dan dinyatakan tidak

…1) Berita acara pengawasan memuat: a. identitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup; b. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan c. temuan hasil pengawasan. (2) Dalam hal ditemukan pelanggaran, berita acara pengawasan juga memuat: a. ben

(1) Besaran denda administratif untuk pelanggaran berupa tidak melaksanakan kewajiban dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan ditentukan berdasarkan tingkat pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Penye

Kode etik dalam pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal dijadikan acuan bagi organisasi profesi jabatan fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.

…Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup bagi Pejabat Pengawas; c. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 57 Tahun 2002 tentang Tata Kerja

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pedoman Penanaman bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (Berita Ne