Pencarian

Permendikti Saintek No. 8 Tahun 2026 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi - JDIH BPK

Permen KKP No. 8 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan - JDIH BPK

Permen ATR/Kepala BPN No. 7 Tahun 2026 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional - JDIH BPK

Permen ATR/Kepala BPN No. 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional - JDIH BPK

Permen ATR/Kepala BPN No. 1 Tahun 2026 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional - JDIH BPK

Permensos No. 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Sosial - JDIH BPK

Permenkop No. 3 Tahun 2026 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koperasi - JDIH BPK

Permenkop No. 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koperasi - JDIH BPK

Permenkop No. 1 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koperasi - JDIH BPK

Permendesa PDT No. 4 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal - JDIH BPK

Permendesa PDT No. 1 Tahun 2026 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal - JDIH BPK

Permendesa PDT No. 6 Tahun 2026 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal - JDIH BPK

Permendesa PDT No. 3 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal - JDIH BPK

Melayani Cukai Cukai dan Perat.uran Patroli Rangka perlu Cukai enderal dan dan 25 Cukai, Pemeriksaan, Lingkungan tentang Dalan1 1997 Tidak di Bea Bea Indonesia Pelunasan 13/PMK.04/2017 79/PMK.04/2019 Kepabeanan Direktorat 238/PMK.04/2009 l l Pasal dan Penindakan;CUKAJ Kepabeanan; Dinas Cukai Berupa Laut Januari

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II INDERAGIRI HILIR DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1956, TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI SUMATERA TENGAH

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAPRAJA SURABAYA DANDAERAH TINGKAT II SURABAYA DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANGNOMOR 12 TAHUN 1950, TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAHKOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN PROPINSI JAWA TIMUR,JAWA TENGAH, JAWA BARAT DAN DAERAH ISTIMEWA

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1960 tentang PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 41 TAHUN 1952 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 NO. 63) TENTANG KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SELAMA MENJALANKAN SESUATU KEWAJIBAN NEGARA DILUAR LINGKUNGAN JABATAN YANG DIPANGKUNYA

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1953 tentang PENAMBAHAN DALAM KETENTUAN TENTANG TUGAS DAN URUSAN DAERAH-DAERAH OTONOM KABUPATEN, DAERAH ISTIMEWA TINGKAT KABUPATEN DAN KOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN DI LAPANGAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1950 tentang PEMBERIAN PANGKAT MILITER TITULER KEPADA HAKIM YANG BUKAN PERWIRA. JAKSA SERTA PANITERA PADA PENGADILAN/KEJAKSAAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN KETENTARAAN

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2010 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2008 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN, DAN TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN