Pencarian

**(1) Dalam melaksanakan tugasnya, LKS Tripartit Nasional** dibantu oleh Sekretariat. **(2) Sekretariat LKS Tripartit Nasional sebagaimana dimaksud** pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris LKS Tripartit Nasional. **(3) Sekretariat LKS Tripartit Nasional sebagaimana dimaksud**

Untuk dapat diangkat dalam keanggotaan LKS Tripartit Nasional, seorang calon anggota harus memenuhi persyaratan : - Warga Negara Indonesia; - sehat jasmani dan rohani; - berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Strata Satu (S1); - merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan i

LKS Tripartit Propinsi mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Gubernur dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di wilayah Propinsi yang bersangkutan. Bagian Kedua Organisasi Paragraf 1 Keanggotaan

Susunan keanggotaan LKS Tripartit Propinsi terdiri dari : - Ketua merangkap anggota, dijabat oleh Gubernur; - 3 (tiga) Wakil Ketua merangkap anggota, masing-masing dijabat oleh anggota yang mewakili unsur Pemerintah yang berasal dari satuan organisasi perangkat daerah Propinsi yang berta

**(1) Dalam melaksanakan tugasnya, LKS Tripartit Propinsi dibantu** oleh Sekretariat. **(2) Sekretariat LKS Tripartit Propinsi sebagaimana dimaksud pada** ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris LKS Tripartit Propinsi. **(3) Sekretariat LKS Tripartit Propinsi sebagaimana dimaksud pada** ayat (1)

LKS Tripartit Kabupaten/Kota mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Bupati/Walikota dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Bagian Kedua Organisasi Paragr

**(1) LKS Tripartit Sektoral Nasional, LKS Tripartit Sektoral Propinsi,** dan LKS Tripartit Sektoral Kabupaten/Kota mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaa

Fasilitas dan kemudahan yang diberikan bagi Badan Usaha serta Pelaku Usaha di KEK meliputi: - perpajakan, kepabeanan, dan cukai; - lalu lintas barang; - ketenagakerjaan; - keimigrasian; - pertanahan; dan - perizinan dan nonperizinan. ### Pasal 3 . . . --- --- P

**(1) Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan** paling tinggi sebesar tarif penerbitan IMTA yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada kementerian di bidang ketenagakerjaan. **(2) Besarnya tarif Retrib

**(1) Rancangan rencana strategis sebagaimana dimaksud** dalam Pasal 7 huruf a disusun oleh Direksi. **(2) Rancangan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada** ayat (1) memuat arah kebijakan pengelolaan aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan termasuk rancangan rencana strateg

**(1) Rancangan rencana kerja anggaran tahunan sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disusun oleh Direksi. **(2) Rancangan rencana kerja anggaran tahunan sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada rencana strategis program Jaminan Sosial Ketenagake

Dalam hal jumlah Investasi melebihi batasan karena terjadi kenaikan dan/atau penurunan nilai Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, BPJS Ketenagakerjaan wajib menyesuaikan kembali jumlah Investasi tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak

Kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terdiri atas: - Surplus; - nilai negatif; dan - likuiditas. Paragraf 2 Kesehatan Keuangaan BPJS Ketenagakerjaan

**(1) Dalam rangka pengendalian intern, Direksi membentuk** Satuan Pengawasan Internal atau disingkat SPI. **(2) Satuan Pengawas Internal terdiri atas beberapa tenaga** pengawas internal yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawas Internal. **(3) Ruang lingkup pengawasan internal menc

**(1) Laporan pengelolaan program dan laporan keuangan** tahunan diaudit oleh akuntan publik paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya. **(2) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** ditunjuk oleh Dewan Pengawas. **(3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memeriksa

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: - aset dan Liabilitas dana peningkatan kesejahteraan peserta yang bersumber dari alokasi laba PT. Jamsostek (Persero) beralih menjadi aset dan Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan; - kegiatan . . . --- --- Page 39 ---

**(1) Keanggotaan BNSP terdiri atas unsur Pemerintah dan** unsur masyarakat. **(2) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat** **(1) berjumlah paling banyak 2 (dua) orang.** **(3) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat** **(2) berasal dari kementerian yang menyelenggara

**(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas** BNSP dibentuk Sekretariat BNSP. **(2) Sekretariat BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** berada di bawah dan bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua BNSP dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri.

**(1) BNSP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab** kepada Presiden. **(2) Dalam melaksanakan tugas, BNSP wajib berkoordinasi** dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; **(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud**