Pencarian

Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan oleh Pemerintah, jika: a. lokasi pencemaran tidak diketahui sumber pencemarannya; dan/atau b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.

Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi: a. hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidu

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik dalam setiap usaha dan/atau kegiatan.

(1) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Lingkungan Hidup, menye

(1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, terdiri dari: 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pengkajian Dampak, Pengembangan Kapasitas dan Tek

(1) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dae

(1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pengkajian Dampak, Pengembangan Kapasitas dan Tekno

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah dilaksanakan berdasarkan asas: a. tanggung jawab Pemerintah Daerah; b. kelestarian dan keberlanjutan; c. keserasian dan keseimbangan; d. keterpaduan; e. manfaat; f. kehati-hatian; g. keadilan; h. ekoregion; i. keanekar

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah bertujuan: a. melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan keberlangsungan kehidupan manusia; c. menjamin kelangsungan

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah dilaksanakan melalui: a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; d. pemeliharaan; e. pengawasan; dan f. penegakan hukum.

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui tahap: a. inventarisasi lingkungan hidup; dan b. penyusunan RPPLH.

(1) Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi sumber daya alam yang mencakup: a. potensi dan ketersediaan; b. jenis yang dimanfaatkan; c. bentuk penguasaan; d. pengetahuan pengelolaan; e. bentuk kerusakan; dan f. konflik dan penyebab ko

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k wajib dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya: a. konservasi sumber daya alam; b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau c. pelestarian fungsi atmosfer. (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan: a. perlindung

(1) Bupati melalui OPD lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Izin Lingkungan dan Izin PPLH serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlin

(1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: a. bentuk dan besarnya

(1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. (2) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup s

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau

(1) Pemerintah Daerah dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerugian bagi lingkungan hidup. (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kerugian yang timbul pada fasilitas publik dan/a

(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta