Pencarian

…peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah beberapa kali diuba

…INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3O Desember 2022 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 238 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan

Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku: a. semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Unda

…Tanah tanpa Persetujuan Penggunaan Air Tanah, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dikenakan sanksi administratif berupa d

Setiap orang yang telah melakukan kegiatan: a. konstruksi berupa sumur bor/gali Air Tanah tanpa izin atau persetujuan; atau b. penggunaan Air Tanah dengan izin atau persetujuan yang masa berlakunya telah berakhir, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerin

…pada ayat (3) huruf b, Menteri dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja mengembalikan persyaratan administratif dan teknis kepada Setiap Orang untuk dilengkapi. 18O (6) Setiap Orang dalam jangka waktu paling lama (seratus delapan puluh) hari mengembalikan persyaratan administratif dan

…A jdih.kemenkeu.go.id --- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat l4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Kewajiban finansial atas pengakhiran kontrak kerja sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti merupakan bentuk s

…guna menunjang pembangunan nasional. Dalam perkembangannya, Undang-Undang terkait kekayaan intelektual yang merupakan dasar dibentuknya Peraturan Pemerintah dimaksud telah dilakukan perubahan. Undang-Undang terkait kekayaan intelektual yang dilakukan perubahan yakni: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tah

…Selanjutnya - [[PP_16_2021_BAB_2|BAB II - Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung]] Regulasi Induk - [[UU_28_2002|UU No. 28/2002 - Bangunan Gedung]] - [[UU_11_2020|UU No. 11/2020 - Cipta Kerja]] Dokumen Sebelumnya - [[PP_16_2021_PREAMBLE|Pembukaan PP 16/2021]] --- 🏷️ T

…Perizinan Berusaha adalah izin usaha yang diberikan kepada Setiap Orang sebagai legalitas untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11

…Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214). 11le. Jika sudah dirinci judul Peraturan Perundang-undangan yang materi muatannya akan diubah dalam pasal sebelumnya, tiap-tiap pasal selanjutnya memuat materi muatan yang a

…berasal dari putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; - PNBP Terutang berdasarkan Surat Ketetapan PNBP dilakukan secara jabatan; atau - PNBP Terutang berasal dari pengenaan denda administratif berdasarkan Undang-Undang mengenai cipta kerja, hanya dapat di

Dengan hasil termaksud dalam pasal 1 huruf d dimaksudkan pembayaran royalty dan/atau setiap pembayaran lainnya yang diterimakan sebagai balas jasa untuk: - menggunakan ... --- --- Page 5 --- PRESIDEN - 5 - - menggunakan atau hak menggunakan paten/oktroi, lisensi, merk dagang,

(1) Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas melakukan identifikasi adanya potensi Kekayaan Intelektual terhadap karya tulis ilmiah, laporan hasil penelitian, dan karya inovasi peserta kompetisi ilmiah. (2) Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intel

**(1) Dengan mempertimbangkan beban kerja dan ruang** lingkup tugas, jumlah direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, dan Direktorat Jenderal Cipta Karya, dikecualikan dari batasan jumlah direktorat sebagaimana diatur da

**(1) Dengan mempertimbangkan beban kerja dan ruang** lingkup tugas, jumlah direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan Direktorat Jenderal Perumahan dikecualikan dari batasan

**(1) Untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan** dan pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta, dibentuk Dewan Hak Cipta. **(2) Keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil pemerintah,** wakil organisasi profesi, dan anggota masyarakat yang mem

**(1) Ketua, Wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan anggota Dewan Hak Cipta lainnya diangkat** dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Kehakiman. **(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan, tata kerja, pembiayaan dan tata cara** pengga

(l}Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Bupati menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD} terkait yang terdiri dari: a. Badan Satuan Polisi Pamong Praja; b. Dinas Kesehatan; c. Badan Lingkungan Hidup; d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; e. Dinas Kopera

…undangan. (6) Permohonan PB untuk Penyelenggaraan SPAM diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri ini. (7) Penerbitan PB dan jangka waktu berlakunya PB untuk Penyelenggaraan SPAM diatur dengan ketentu