Pencarian

(1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Pengawas Lingkungan Hidup dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi: a. pengajar/pelatih di bidang tugas Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup; b. kean

(1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, PAK Pengawas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2012 dan Nomor 06 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Per

(1) Pejabat Yang Berwenang wajib membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh sebagai

(1) Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah menyampaikan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tersedia di Sistem OSS sebelum NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diterbitkan. (2) Format pernyataan

(1) PL dilakukan melalui tahapan: a. penapisan jenis dokumen lingkungan hidup dan penapisan persetujuan teknis oleh Pelaku Usaha; b. permohonan persetujuan teknis oleh Pelaku Usaha; c. permohonan PL atau perubahan PL oleh Pelaku Usaha; d. penilaian atau pemeriksaan dokumen

(1) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) huruf b dilakukan melalui rapat tim uji kelayakan lingkungan hidup dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung, ahli, dan/atau kementerian/lembaga terkait. (2) Hasil penilaian substansi oleh

(1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan perubahan PL apabila usaha dan/atau kegiatannya yang telah memperoleh surat keputusan kelayakan lingkungan hidup atau persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup diren

Subauditorat IV.B.2 mempunyai tugas: a. pada lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Restorasi Gambut, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk: 1. merumuskan rencana kegiatan; 2. mengusulkan tim pemeriksa; 3. melakukan pemeroleh

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Direktorat Kebijakan Lingkungan Hidup, Kemaritiman, Sumber Daya Alam, dan Ketenaganukliran menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi dal

(1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL. (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebaga

(1) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) dilakukan melalui rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara secara tatap muka langsung dan/atau dalam jaringan. (2) Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan bersifat kompleks dan

(1) Otorita Ibu Kota Nusantara dapat memberikan bantuan penyusunan Amdal bagi usaha mikro dan kecil yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b

Setiap Orang dilarang: a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup; b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Ibu Kota Nusantara; c. memasukkan Limbah yang berasal dari luar wilayah Nega

(1) Dalam pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf b, Kepala MENETAPKAN Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan Pengawasan. (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. persiapan Pengawasan; b.

(1) Aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan dengan memperhatikan aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi. (2) Aspek lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek lingkungan hidup sebagaimana dim

(1) Pejabat Yang Berwenang wajib membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh sebagai

**(1) Dalam hal Capaian Angka Kredit yang** dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan, Capaian Angka Kredit Pengawas Lingkungan Hidup diusulkan kepada pejabat yang menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK. **(2) PAK sebagaima