Pencarian

**(1) Dalam hal proses pengalihan Dana Taperum PNS** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan ### Pasal 12 belum terselesaikan sampai dengan batas akhir pelaporan, terhadap Dana Taperum PNS yang belum dialihkan ke BP Tapera dilaporkan oleh unit akuntansi

( 1) Dalam hal Harta yang diungkapkan berada di luar wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 2) huruf b, Wajib Pajak dapat mengalihkan Harta berupa dana ke dalam wilayah NKRI. **(2) Pengalihan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** harus dilakukan ke dal

**(1) Dalam hal dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3** ayat (4) telah diinvestasikan ke dalam wilayah NKRI dalam bentuk investasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, investasi dimaksud wajib dialihkan pengelol

( 1) Untuk menampung dana yang dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Wajib Pajak harus membuka Rekening Khusus pada Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai gateway sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). **(2) Dalam hal Wajib Pajak telah m

( 1) Dana yang telah dialihkan clan ditempatkan pada Rekening Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) dapat diinvestasikan dalam bentuk: - investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha; - investasi sektor riil berdasarkan p

( 1) Perpindahan dana antar Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai gateway dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sebelum berakhirnya jangka waktu investasi selama 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat **(5).** **(2) Dalam hal Wajib Pajak melakukan perpindahan dana**

( 1) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) huruf b dan huruf d dilakukan melalui mekanisme penyertaan modal. **(2) Sektor yang menjadi prioritas Pemerintah dalam** investasi sektor riil sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 6 ayat (1)

( 1) Dalam rangka investasi sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 6 ayat (1), Wajib Pajak harus menyampaikan surat kuasa/ akta kuasa kepada Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai gateway. **(2) Surat kuasa/akta kuasa sebagaimana dimaksud pada** ayat ( 1) paling kurang memuat per

( 1) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat **(1) huruf c dan huruf e dapat digunakan sebagai** jaminan dalam memperoleh fasilitas kredit dari Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai gateway. **(2) Persetujuan untuk pemberian fasilitas kredit** se bagaimana di

( 1) Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai gateway mempunyai kewajiban sebagai berikut: 4 www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 11 --- - 1 1 - - melakukan pen debetan dana dari Rekening Khusus Wajib Pajak kepada pihak terkait untuk keperluan penempatan investasi sebagaima

( 1) Penugasan kepada Analis Kebij akan dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Unit yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1). **(2) Analis Kebijakan dapat melaksanakan penugasan selain** dari penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat )), dalam ha

Ketentuan mengenai tata kelola administrasi dan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur, dengan tetap memperhatikan ketentuan tata naskah dinas di lingkungan Kemente:Lian Keuangan. Bagian Keempat Pemantauan (Monitoring) da

( 1) Penyusunan SKP oleh Analis Kebijakan mempertimbangkan Rencana Kerja Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan penugasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2). **(2) SKP Analis Kebijakan ditetapkan pada setiap awal tahun

Standar Kompetensi Teknis (hard competency) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a mengacu pada standar kompetensi yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.

Standar Kompetensi Manajerial (soft competency) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b merupakan kompetensi perilaku yang mencerminkan sikap perilaku pegawai yang diperlukan untuk masing-masing level JFAK, yang diperoleh melalui Assessment Center sebagaimana dimaksud dalam ket

Standar Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai standar kompetensi Aparatur Sipil Negara yang berlaku nasional.

**(1) Calon Analis Kebijakan yang berasal dari luar Unit Kerja** Instansi Pusat, dapat diangkat dalam JFAK apabila yang bersangkutan direncanakan untuk ditugaskan dalam Unit Kerja lnstansi Pusat yang memiliki tugas dan fungsi melakukan analisis, perumusan kebijakan, dan/atau rekomendasi

Analis Kebijakan yang diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b sampai dengan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai JenJang jabatan fungsional terakhir, apabila tersedia lowongan kebutuhan JFAK.

Pemberhentian jabatan dan pengangkatan kembali dari JFAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 25 --- - 25 - KODE ETIK

( 1) Besaran tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c sebagaimana tercantum dalam