Langsung ke konten

Pencarian

PP 22/2021 Pasal 392

(1) Limbah 83 yang dapat dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah El3 ke media Lingkungan Hidup berupa laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (a) huruf b berupa: a. tailing dari kegiatan pengolahan hasil pertambangan; b. serbuk bor dari hasil pemboran Usaha dan/atau Ke

PP 22/2021 Pasal 425

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424 ayat (21 diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika pemulihan fungsi Lingkungan Hidup tidak dilakukan oleh: a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah 83, Pengumpul Limbah 83, Pengangkut Limbah 83, Pemanfaat Limbah

PP 22/2021 Pasal 474

(I) Dana penlaminan untuk pemulihan iungsi Lingkr:-ngarr Hidup sebagairnana dirriaksud dalam Pasai 472 ayat {4) ditunjukkan dengan adanya' a. bukti kcpemititLingkungan Hidup: dan/atau b. pen:yataan peruntukan dana perr

PP 22/2021 Pasal 483

(1) Sistem informasr pelaporan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48O ayat (2) huruf b digunakan untuk merekam dan menggambarkan data dan informasi pelaksa.naan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/ata

PP 22/2021 Pasal 484

… c. tingkat pertumbutran ekonomi; clan d. bencana. (4) Tekanan yang menyebabkan perubahan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b rneliputi: a. penggunaan sumber daya; b. jumlah limbah yang dihasilkan; c. Emisi iangsung dan tidak langsung ke udara, air, dan tanah; d. ting

PP 22/2021 Pasal 527

…b c d e f. PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA penilaian Amdal, atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan pengajuan izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan HiduLp yang sedang dalam proses, dilanjutkan sampai dengan terbitnya Persetujuan Lingkungan; Iisensi yang telah

PP 22/2021 Pasal 470

…jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b ' Yang dimaksud dengan "remediasi" adalah upaya pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup untuk memperbaiki mutu Lingkungan Hidup. Huruf c Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk m

PP 22/2021 Pasal 502

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup relatif besar seperti pembuangan Air Limbah yang melebihi Baku Mutu Air Limbah dan menyebabkan dilamp

UU 32/2009 Pasal 101

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara

UU 32/2009 Pasal 20

…dan - baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (3) Setiap Orang diperbolehkan untuk membuang Limbah ke media Lingkungan Hidup dengan persyaratan: - memenuhi Baku Mutu Lingkungan Hidup; dan - mendapat perse

UU 32/2009 Pasal 39

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 (1) Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup diumumkan kepada masyarakat. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik dan/atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerin

UU 32/2009 Pasal 44

Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Unda

UU 32/2009 Pasal 47

…Yang dimaksud dengan “analisis risiko lingkungan” adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (clean up) limbah B3. Ayat (2) Huruf a 29 / 61 DIVA | DIUNDUH PADA 06 NOVEMBER 2023 --- www.hukumonline.co

UU 32/2009 Pasal 63

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 (1) Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang: - menetapkan kebijakan nasional; - menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; - menetapkan dan

PP / Pasal 19

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Contoh dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang relevan yakni dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disusun oleh Pemerintah Daerah yang sama atau

PP / Pasal 34

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “kriteria ramah lingkungan hidup” meliputi seluruh aspek lingkungan hidup sepanjang daur hidup produk, mencakup diantaranya pemilihan bahan baku, pemilihan jenis energ

PP 28/2025 Pasal 98

…formulir UKL-UPL standar untuk usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi dan tingkat Risiko tinggi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dinyatakan benar. (5) Apabila penerbitan persetujuan teknis dilaksanakan

PP 28/2025 Pasal 347

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan terhadap PL dan PB pada sektor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor lingkungan hidup diatur dalam peraturan menteri/kep

PERMENLHK 14/2024 Pasal 69

(1) Melalui Peraturan Menteri ini dibentuk organisasi profesi jabatan fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dengan nama Ikatan Pengawas Lingkungan Hidup Indonesia. (2) Ikatan Pengawas Lingkungan Hidup Indonesi

PERPPU 2/2022 Pasal 178

Setiap pemegang Perizinan Berusaha yang dalam melaksanakan kegiatan/usahanya menimbulkan dampak kerusakan pada lingkungan hidup, selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (5), pemegang Perizinan Berusaha wajib memulihkan kerusakan l